Berita

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Bob Arthur Lombogia  menerima kunjungan dari DPRD Komisi A dan Komisi C, DPDRI Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Teluk Wondama) di Gedung Kementerian PU, Jakarta. Kunjungan tersebut untuk melakukan koordinasi terkait usulan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum di Kabupaten Teluk Wondana. Dalam pertemuan tersebut turut hadir Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan, Edy Juharsyah, serta Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah III, Pranoto. Sementara dari pihak DPRD Papua Barat hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Teluk Wondama Bernardi A. Imburi, Gayus Baibaba DPRD-Ketua Komisi A, Yulianan Manupapami DPRD-Ketua Komisi C, dan jajaran yang terdiri dari Mohamad Afif, Irza Hadi, Ambos Waropen, dan Sri Maryani sebagai Sekretaris Dewan DPDRI, serta Said Kasim Kepala Dinas PUPR Teluk Wondama beserta jajaran. Bob Arthur menyambut baik kedatangan rombongan dan menyampaikan apresiasinya atas inisiatif daerah dalam mendorong pembangunan wilayah. Ia menegaskan bahwa Kementerian PU terbuka terhadap masukan dari daerah. Dalam kesempatan tersebut, DPRD Provinsi Papua Barat menyampaikan 4 (empat) usulan utama. Pertama, penanganan infrastruktur jalan dan jembatan daerah ruas Wasior-Resiei-Tandia yang rusak akibat bencana banjir bandang dan longsor pada tahun 2010. Kedua, penanganan infrastruktur jalan dan jembatan nasional Trans Papua ruas Manokwari – Teluk Wondama – Nabire yang saat ini masih memiliki konstruksi tanah dan dalam kondisi rusak berat dengan tingkat kemantapan dibawah 50%. Ketiga,  penanganan situs purbakala dan peradaban masyarakat Papua di Situs Aitumiere yang berada di Bukit Arbinyeri untuk mendukung agenda  persiapan perayaan 1 abad Situs Aitumiere yang akan dilaksanakan pada 25 Oktober 2025, dengan perkiraan akan hadir 20.000 tamu undangan. Keempat, usulan pembangunan/rehabilitasi pasar sebagai pengganti pasar tradisional yang tidak layak di Pasar Iriyati atau Pasar Sanwai, dengan status lahan milik Pemda seluas masing-masing 2 hektar. Menanggapi hal tersebut, Bob menyatakan akan menindaklanjuti usulan yang masuk sesuai dengan kewenangan dan ketersediaan dana untuk penanganannya, dengan syarat utama telah memenuhi kelengkapan dokumen Readiness Criteria (RC) dan lahan yang dibutuhkan. Salah satu langkah awal yang akan dilakukan adalah melaporkan usulan penanganan tersebut kepada Wakil Menteri PUPR dan unit organisasi terkait. “Kami akan identifikasi lebih lanjut apakah kerusakan jalan dan jembatan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat atau daerah, sehingga penanganannya bisa segera dilakukan. Penanganan jalan daerah yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor dapat menggunakan skema Inpres sedangkan penanganan Situs Aitumiere dan pembangunan/rehabilitasi pasar akan dikoordinasikan dengan unor dan K/L terkait,” jelas Bob.  Sementara itu, Bernardi A. Imburi berharap seluruh usulan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh Kementerian PU. Ia juga berharap dokumen perencanaan yang telah diberikan dapat menjadi dasar pelaksanaan pembangunan yang lebih merata di Papua Barat. “Kami percaya, melalui sinergi ini, harapan masyarakat Teluk Wondama untuk menikmati infrastruktur yang lebih baik bisa segera terwujud,” tutup Bernard.  (Fir/Tiara/Srk)